Ada sebuah fenomena yg tengah melanda perpolitikan Indonesia saat
ini, yakni maraknya para pengusaha masuk di jajaran puncak pimpinan
partai politik peserta pemilu. Mengapa para pengusaha itu ramai-ramai masuk ke dunia politik? Sudah bukan rahasia lagi, selama ini memang terjadi kongkalikong antara pengusaha dan penguasa. Pengusaha memerlukan dukungan politik untuk kepentingan bisnisnya, sementara para politikus memerlukan dukungan dana untuk membiayai kegiatan politik mereka, yang pada akhirnya jalan pemerintahan bukan lagi berorientasi pada pelayanan kebutuhan umat, namun menjadi hanya sekedar melayani kebutuhan perutnya sendiri-sendiri.
Indonesia memang sedang berubah menuju negara korporasi, dimana tampuk
kekuasaan tunduk dan dikendalikan oleh para kaum pebisnis. Penguasanya
disetir kaum pengusaha, yang bertindak dengan pola pikir ala pengusaha.
Akibatnya, kebijakan-kebijakan yg dijalankan bukan lagi bertujuan untuk
melayani kepentingan rakyat, tetapi demi kepentingan hitung-hitungan
bisnis semata.
Oleh karena itu, bila para politikus pengusaha yang sekarang ini berada di pucuk pimpinan sejumlah parpol nantinya benar-benar naik ke tampuk kekuasaan, maka Negara korporasi akan makin menjadi jadi, yang hanya akan menjadi alat legitimasi bagi pemuasan syahwat politik-ekonomi segelintir elit partai. Bila sebelum ini telah lahir sejumlah UU yang sangat liberal-kapitalistik, maka ke depan UU semacam itu akan lebih banyak lagi bermunculan. Ujungnya, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya berupa pemiskinan dan kesenjangan kaya-miski yang makin lebar.
Munculnya wadah alternatif yg mampu menampung harapan perjuangan Islam ideologis sesungguhnya amat dinantikan oleh umat. Dalam berbagai survei, terbukti semakin berlipatganda dukungan umat yg merindukan kejayaan Islam kembali. Apalagi dalam situasi saat kepercayaan masyarakat kepada parpol yang ada terus mengalami penurunan. Apatisme terhadap terhadap politik yang juga makin meningkat. Ini ditunjukkan oleh tingginya angka golput di banyak Pilkada sehingga bukan tidak mungkin akan berlanjut pada Pileg dan Pilpres mendatang.
Oleh karena itu, bila para politikus pengusaha yang sekarang ini berada di pucuk pimpinan sejumlah parpol nantinya benar-benar naik ke tampuk kekuasaan, maka Negara korporasi akan makin menjadi jadi, yang hanya akan menjadi alat legitimasi bagi pemuasan syahwat politik-ekonomi segelintir elit partai. Bila sebelum ini telah lahir sejumlah UU yang sangat liberal-kapitalistik, maka ke depan UU semacam itu akan lebih banyak lagi bermunculan. Ujungnya, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya berupa pemiskinan dan kesenjangan kaya-miski yang makin lebar.
Munculnya wadah alternatif yg mampu menampung harapan perjuangan Islam ideologis sesungguhnya amat dinantikan oleh umat. Dalam berbagai survei, terbukti semakin berlipatganda dukungan umat yg merindukan kejayaan Islam kembali. Apalagi dalam situasi saat kepercayaan masyarakat kepada parpol yang ada terus mengalami penurunan. Apatisme terhadap terhadap politik yang juga makin meningkat. Ini ditunjukkan oleh tingginya angka golput di banyak Pilkada sehingga bukan tidak mungkin akan berlanjut pada Pileg dan Pilpres mendatang.
0 Komentar:
Posting Komentar